Tujuh Kecamatan di KKR Rawan Karhutla

Sebanyak 13 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya menjadi objek studi pencegahan kebakaran di Indonesia. Studi bertajuk “Mengubah Perilaku Kebakaran Desa di Indonesia dengan Insentif Ekonomi” digelar Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan yang merupakan perpanjangan tangan Universitas Stanford Amerika dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pemerintah pusat. Di Kalimantan Barat, studi dilakukan di empat kabupaten, yakni Kubu Raya, Ketapang, Sanggau, dan Sintang. Pelaksanaan kerja sama studi ditandai penandatanganan naskah perjanjian kerja sama oleh perwakilan Pemkab Kubu Raya dan organisasi Sampan. Setelah penandatanganan, tepatnya mulai 1 Juli-31 Desember 2018, akan dilakukan penilaian oleh pihak Sampan. Apakah selama kurun waktu 6 bulan terjadi kebakaran di 13 desa tersebut. Jika tidak, maka desa-desa bersangkutan akan mendapatkan insentif ekonomi sebesar Rp 150 juta. “Walaupun memang ada batasan-batasan toleransi terkait kebakaran lahan, kita tetap berharap bagaimana kita berkomitmen mencegah kebakaran,” ujar Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus seusai pertemuan penandatanganan di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya, Selasa (5/6).

Hermanus menerangkan, studi pencegahan kebakaran bertujuan mengubah perilaku kebakaran desa di Indonesia dengan pendekatan insentif ekonomi. Dirinya berharap kegiatan studi dapat memberikan semangat, motivasi, dan tanggung jawab kepada semua pihak terkait upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Terlebih Kubu Raya memiliki potensi gambut yang luar biasa. Hermanus mengungkapkan ke-13 desa yang menjadi objek studi yakni Pinang Dalam Kecamatan Kubu, Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya, Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang, Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar, Sepakat Baru Kecamatan Kubu, Betuah Kecamatan Terentang, Sei Deras Kecamatan Telok Pakedai, Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu, Limbung Kecamatan Sungai Raya, Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar, Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya, Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, dan Pelita Jaya Kecamatan Kubu. “Tidak mengherankan KKR ini sebagai salah satu daerah yang memang tinggi sekali risiko terhadap terjadinya karhutla, karena hampir 70 persen daerahnya gambut,” terang Hermanus.

Menurut Hermanus, upaya penanganan karhutla sejatinya telah sering dilakukan. Mulai upaya pencegahan, sosialisasi, dan kelembagaan di berbagai tingkat pemerintahan. Terlebih di Kubu Raya memang terdapat sejumlah desa yang rawan karhutla. Desa-desa tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi, Kubu Raya pernah terjadi peristiwa karhutla berskala besar beberapa waktu silam. Padahal, Kubu Raya merupakan hinterland dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat. Di mana banyak terdapat instalasi strategis daerah. “Bagaimana kita perlu melakukan upaya penanganan dan pencegahan. Terpenting tentu pencegahan. Karena penanganan perlu biaya besar dan banyaknya dampak. Kita bersyukur Kubu Raya dipilih menjadi salah satu lokasi studi kerja Universitas Standford dan TNP2K melalui Sampan,” tutur Hermanus.

Atas nama Pemkab KKR, Hermanus mengapresiasi pelaksanaan studi yang dilakukan Sampan. Pemerintah daerah, menurut dia, sangat terbuka dengan studi pencegahan karhutla yang dibarengi pemberian insentif ekonomi. Ia mengungkapkan metode serupa telah dilakukan beberapa perusahaan kepada desa yang mampu mencegah kebakaran. “Ini hal yang harus diapresiasi. Bagaimana pemerintah bekerja sama dengan pihak universitas yang punya kepedulian dan mendorong upaya pencegahan. Kita sambut baik langkah TNP2K dan Standford University,” ucapnya menegaskan.

Hemanus menerangkan sebelum masa penilaian dalam kurun 6 bulan terhitung 1 Juli-31 Desember 2018, akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan oleh pihak Sampan ke masing-masing desa. Karena itu, ia berpesan agar tim berkoordinasi dengan camat setempat. Dengan begitu, saat pembinaan camat dapat memfasilitasi dan hadir memberikan arahan. Juga dapat mengawal program sehingga berjalan lancar. “Pada Maret 2019 mendatang akan disampaikan hasil penilaian. Desa-desa mana saja yang lolos. Untuk tahap awal kegiatan operasional di tahun 2018 ini, desa-desa sudah akan mendapatkan dana sebesar Rp 10 juta. Setelah penilaian barulah di tahun 2019 yakni bulan Mei desa-desa yang lolos akan diberikan insentif sebesar 150 juta,” terangnya.

Hermanus menjelaskan insentif nantinya dapat digunakan untuk upaya pencegahan kebakaran lahan, termasuk program pengembangan potensi ekonomi dan sebagainya. “Nah, ini kita harapkan sekali lagi bagaimana insentif bisa memberikan motivasi kepada 13 desa dari 7 kecamatan agar betul-betul dapat menjadi model bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

Direktur Sampan Dede Purwansyah mengatakan penanganan karhutla menjadi sebuah isu yang masuk dalam rencana panjang dari pemerintah pusat. Ia menuturkan kegiatan studi selama 6 bulan ke depan akan memantau dan mengawal pemerintahan di 13 desa yang sudah menjadi target untuk diberikan fasilitasi peningkatan kapasitas tentang bagaimana menangani karhutla dan proses pencegahannya. “Yang tidak bisa dielakkan adalah pada saat tanggal 1 Juli prosesnya sudah akan dilakukan pemantauan,” ujar Dede.

Terkait kegiatan penanganan karhutla, Dede mengungkapkan pihaknya tidak akan mengabaikan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Karena itu, ia meminta warga untuk tidak resah dan takut. “Komitmen kita ini menjadi nol titik api. Kami tidak akan mengabaikan aspek-aspek dari proses-poses kearifan lokal yang dikembangkan masyarakat. Catatannya, tidak boleh melakukan proses pembakaran di luar dari aturan yang berlaku,” ucapnya menerangkan. (rio)